MANADO , BAS – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Sarasehan Kebangsaan dengan Tema Mengenal MPR RI : ” Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat,” di Aula Kantor DPD perwakilan Sulut Manado, Senin (10/11/2026).
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, Senator DPD RI asal Sulawesi Utara, Stefanus B.A.N Liow (SBAN Liow) dan Pengamat Politik Universitas Sam Ratulangi, sekaligus Dekan FISIP Unsrat, Ferry Daud Liando.
Dalam paparannya, Senator SBAN Liow, jika pada masa Orde Baru MPR dikenal sebagai lembaga tertinggi negara, kini kedudukannya telah berubah menjadi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya.
Saat ini, kata Liow, MPR RI terdiri dari 732 anggota yang berasal dari unsur DPR RI dan DPD RI. Perubahan tersebut sekaligus menandai pergeseran mekanisme dan kewenangan MPR dalam sistem demokrasi Indonesia.
MPR memiliki sejumlah tugas penting lainnya, di antaranya melantik Presiden dan Wakil Presiden serta menyosialisasikan ketetapan MPR dan Empat Pilar Kebangsaan kepada masyarakat.
Senator SBAN Liow menjelaskan, pengetahuan mengenai fungsi dan kewenangan tersebut perlu terus disampaikan agar masyarakat tidak terjebak pada pemahaman lama mengenai kedudukan MPR sebelum perubahan konstitusi.
“MPR adalah Rumah Kebangsaan. Di rumah ini semua anak bangsa harus merasa memiliki, merasa aman, dan suaranya didengar. Karena itu DPD RI yang merupakan representasi daerah harus diperkuat,” tegas SBAN Liow.
Menurut SBAN, Sulut adalah miniatur Indonesia yang toleran. Nilai-nilai kebangsaan yang hidup rukun di Bumi Nyiur Melambai harus menjadi contoh bagi daerah lain.
Senada dengan itu, Akademisi Unsrat Ferry Daud Liando menyoroti masih lemahnya kewenangan DPD RI di dalam struktur MPR RI.
Ferry menilai, DPD masih seperti anak tiri dalam sistem ketatanegaraan. Padahal DPD adalah kunci penjaga keutuhan daerah.
“Jika MPR adalah Rumah Kebangsaan, maka DPD adalah penjaga teras rumah. Jangan sampai yang menjaga teras tidak punya kunci rumah. Kewenangan DPD untuk mengajukan RUU dan mengawal kepentingan daerah harus diperkuat melalui amandemen terbatas UUD 1945,” kata Liando.
Ia mengusulkan agar dibuat politik paper, untuk membuat DPD berfungsi sebagai penyeimbang. Agar supaya tidak terjadi “Super of Power” atau kekuatan tunggal.
“Penguatan DPD bukan soal rebutan kekuasaan, melainkan untuk memastikan aspirasi daerah perbatasan seperti Sulawesi Utara tidak tertinggal dalam pembangunan nasional,” jelas Dekan FISIP Unsrat ini.
Kegiatan sarasehan yang dihadiri mahasiswa, tokoh masyarakat, dan insan pers tersebut berlangsung interaktif. Peserta berharap hasil sarasehan ini tidak hanya menjadi diskusi formal, tetapi menjadi rekomendasi nyata bagi MPR RI untuk memperkuat peran DPD sebagai penyalur aspirasi daerah. (dfy)
