MINSEL ,BAS – Wakil Bupati Minahasa Selatan Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, SIP., mewakili Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, membuka Kegiatan Kick Off Meeting Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Minahasa Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Minahasa Selatan, rabu (28/04/25), Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Minahasa Selatan.
Adapun Materi yang didapatkan yaitu terkait Arsiktektur Pemerintah Digital secara umum, Domain Arsiktektur Pemerintah Digital, dan Teknis Penggunaan Aplikasi SIA SPBE V2 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI.
Kabupaten Minahasa Selatan, telah Berupaya Menerapkan SPBE Melalui Berbagai Aplikasi Dan Sistem Elektronik Yang Mempermudah Proses Kerja Di Berbagai Sektor, Seperti Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Komunikasi Antar Instansi. Namun, Dunia Terus Bergerak Maju, Dan Tantangan Zaman Menuntut Kita Untuk Tidak Hanya Berhenti Pada Digitalisasi Proses, Tetapi Melangkah Lebih Jauh Menuju Sistem Pemerintahan Digital Yang Lebih Holistik Dan Terintegrasi.
Wakil Bupati Minahasa Selatan Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, SIP., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Penyusunan Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Yang Kita Laksanakan Merupakan Langkah Awal Yang Krusial. Dokumen Ini Akan Menjadi Panduan Strategis Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Untuk Memetakan Kebutuhan Teknologi, Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, Dan Regulasi Yang Diperlukan Dalam Transisi Menuju Sistem Pemerintahan Digital.
“Oleh Karena Itu, Kami Mengajak Seluruh Perangkat Daerah Untuk Bekerja Sama Secara Sinergis, Memastikan Bahwa Setiap Langkah Yang Kita Ambil Selaras Dengan Visi Nasional Dan Kebutuhan Lokal Masyarakat Minahasa Selatan,” kata Wabub Kawatu.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa Selatan Tusrianto Rumengan, S.STP.,M.Si menargetkan kenaikan indeks nilai dan predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025, dan pihaknya optimis pada tahun 2025 dapat menaikkan target Evaluasi SPBE dengan menyusun langkah-langkah strategis guna mengejar peningkatan penerapan SPBE di Kabupaten Minahasa Selatan. saat ini transformasi digital sudah masuk dalam segala lini kehidupan, baik itu komunikasi, transaksi elektronik, perdagangan barang dan jasa serta banyak lagi, sehingga indeks SPBE menjadi wujud gambaran bagaimana Pemerintah Daerah/ Provinsi/ Pusat dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis elektronik.
“Kami telah melakukan evaluasi dan memetakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target kenaikan penilaian Evaluasi SPBE 2025. Namun hal ini, tentunya membutuhkan sinergi dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah terkait untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini tentunya kami upayakan agar menjadi kebanggaan masyarakat kabupaten Minahasa Selatan
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menargetkan peningkatan signifikan terhadap Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2025. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Selatan terus memperkuat transformasi digital pemerintahan demi mewujudkan layanan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” Rumengan.
Evaluasi ini, kata Rumengan lagi, mencakup empat domain utama yaitu kebijakan , tata Kelola, manajemen dan layanan. Yang terdiri dari delapan aspek dan 47 indikator penilaian. Delapan aspek yang dimaksud mencakup kebijakan tata Kelola perencanaan strategis SPBE, tata Kelola TIK dan Penyelenggara SPBE, Manajemen Penerapan SPBE dan audit TIK serta Tingkat penyelenggara layanan administrasi pemerintahan dan layanan public berbasis elektronik.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa Selatan Tusrianto Rumengan, S.STP.,M.Si., menerangkan bahwa Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH., pun menggarisbawahi pentingnya SPBE Untuk Transformasi Internal Pemerintahan, Tidak Hanya Terbatas Pada Layanan Publik. “SPBE Mendukung Efisiensi, Transparansi, Akuntabilitas, Hingga Partisipasi Publik, Dan Menjadikan Pemerintahan Berbasis Data Sebagai Landasan Utama.” jelas Rumengan.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua Tim Penyusun sekaligus sebagai Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI Perwita Sari, SST., SE., M.Si., bersama Tim yang hadir secara daring, para Kepala Perangkat Daerah yang hadir secara luring, bersama Penanggung jawab dan Operator dari masing-masing Perangkat Daerah yang hadir secara daring. (***)
