Kejati Sulut Gandeng BSI lagi, JPN Siap Kawal Aspek Hukum

Kota Manado85 Dilihat

MANADO , BAS — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) memperpanjang kerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Area Sulawesi Utara melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

​Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) serta para Kepala Seksi pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sulut. Senin (16/11/2026)
Sementara itu, dari pihak Bank Syariah Indonesia, penandatanganan dilakukan oleh Area Manager BSI Sulawesi Utara.

​Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut, Irvan Bilaleya, menjelaskan bahwa, penandatanganan ini merupakan perpanjangan masa kerja sama yang sebelumnya telah terjalin antara Kejati Sulut dan Bank BSI. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk keberlanjutan hubungan kelembagaan yang dibangun atas dasar kebutuhan untuk saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi, khususnya terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan.
​
Lanjutnya, dalam sektor perbankan yang memiliki kompleksitas aktivitas, dinamika transaksi, serta berbagai ketentuan regulasi, kepastian hukum menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan operasional dan tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu, keberadaan dukungan hukum yang tepat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan aktivitas institusi perbankan.
​
Dia menjelaskan lagi, melalui kerja sama ini, Kejati Sulut, khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), dapat memberikan pelayanan hukum kepada Bank BSI sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum lainnya sesuai ruang lingkup kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
​
Peran Jaksa Pengacara Negara tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian persoalan hukum yang telah terjadi, tetapi juga dapat diarahkan pada upaya preventif melalui pemberian pertimbangan dan pendapat hukum. Dengan demikian, berbagai potensi permasalahan hukum dapat diidentifikasi dan diantisipasi sejak dini sehingga setiap kebijakan maupun langkah strategis yang diambil oleh institusi tetap berada dalam koridor hukum.
​
Lebih jauh, kolaborasi antara Kejati Sulut dan Bank BSI diharapkan mampu menciptakan hubungan kerja yang semakin efektif, terutama dalam membangun pemahaman terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas perbankan. Sinergi ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong terciptanya tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.

​Perpanjangan MoU ini sekaligus menunjukkan bahwa kehadiran Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki ruang pengabdian yang lebih luas, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui fungsi pelayanan dan pendampingan hukum kepada institusi pemerintah maupun badan usaha milik negara sesuai ketentuan yang berlaku.

​Bagi Kejati Sulut, kerja sama kelembagaan seperti ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan penyelenggaraan tata kelola institusi yang berlandaskan kepastian hukum.
​Melalui keberlanjutan kerja sama tersebut, Kejati Sulut dan Bank BSI Area Sulawesi Utara diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi, membangun komunikasi yang konstruktif, serta mengoptimalkan sinergi dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan tantangan hukum di masa mendatang.  (BAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *