MANADO, BAS – Kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang mengakibatkan banyak pembangunan di daerah mengalami stagnasi.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulut Yudi Silangen menawarkan salah satu solusi bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), adalah optimalisasi pendapatan lewat pajak kendaraan bermotor. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Launching Pelayanan Digital PBB yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Manado, yang dilaksanakan di Aula Eerba Guna Kantor Wali Kota Manado, senin (07/09/26).
Silangen menyatakan, saat ini pendapatan Pemerintah Kota Manado lewat pajak kendaraan bermotor (PKB) sekitar Rp 66 Milyar. ditengah kondisi keuangan daerah yang terdampak oleh pemotongan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat, optimalisasi pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan untuk bisa mengcover ditengah dampak pemotongan, ” kalau kita hitung sampai bulan Desember, pendapatannya bisa sampai Rp 95 milyar. Sementara pendapatan PBB saja baru Rp 21 Milyar,” ungkap Silangen.
Lanjutnya, karena option mandatorinya 10 persen dari pajak tersebut adalah wajib pembuatan infrastruktur jalan, maka Pemerintah Provinsi Sulut melimpahkan pengelolaan sebanyak tiga (3) jalan kepada Pemerintah Kota Manado untuk diperbaiki.
Untuk itu, kata Silangen lagi, saat ini Ia sudah berkoordinasikan dengan Walikota Manado, agar menginstruksikan seluruh Kepala Lingkungan (Pala) agar mengidentifikasi setiap kendaraan bermotor yang berplat luar daerah. Dimana Kebanyakan adalah mobil mewah yang pajaknya sangat besar. ” kalau mobil- mobil tersebut bermutasi ke Manado, maka potensi pajaknya sangat besar untuk Kota Manado,” terangnya. (dfy)
