MANADO , BAS – Jagat dunia maya atau media sosial, dihebohkan dengan pemberitaan terkait penyitaan serta pengembalian uang dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Hakian Wellem Rumansi (PT HWR) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.
Atas isu yang beredar ini, langsung ditanggapi Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut Irvan Bilaleya, SH, senin (09/11/26).
Dia menyatakan, uang sebesar Rp15.040.570.446 yang disita dan dikembalikan kepada Negara pada 22 Juli 2026 dari PT HWR.
Kemudian uang sebesar Rp15.660.000.000 milik JA yang dikembalikan pada 2 November 2026 merupakan dua objek penyitaan yang berbeda, baik dari segi sumber kepemilikan maupun waktu dan tempat penyitaannya.
”Kronologi tersebut bermula pada 22 Juli 2026, ketika penyidik Kejati Sulut melakukan pers conference penyitaan uang sebesar Rp15.040.570.446 dari PT HWR,” kata Kasi Penkum.
Uang sebesar Rp15.040.570.446 tersebut kemudian disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
Selanjutnya, pada 23–24 Juli 2026, dalam rangka pengembangan penyidikan perkara PT HWR, penyidik melakukan penyitaan uang dari kediaman EL dan JA dengan total sebesar Rp18.866.836.000.
Dari jumlah tersebut, uang sebesar Rp15.660.000.000 merupakan milik JA, sedangkan Rp3.206.836.000 merupakan milik EL.
Dengan demikian, penyitaan uang milik JA dan EL dilakukan setelah penyitaan uang dari PT HWR pada 22 Juli 2026.
Dalam perkembangan penyidikan, EL ditetapkan sebagai tersangka pada 15 September 2026.
Sementara itu, pada konferensi pers tanggal 2 November 2026, Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si menyampaikan perkembangan status uang hasil penyitaan di rumah EL dan JA.
Berdasarkan hasil pendalaman penyidikan, penyidik tidak menemukan keterlibatan JA dalam perkara PT HWR.
Oleh karena itu, uang sebesar Rp15.660.000.000 milik JA yang disita pada 24 Juli 2026 dikembalikan kepada yang bersangkutan.
Adapun uang sebesar Rp3.206.836.000 milik EL masih diamankan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Dua Penyitaan dalam waktu dan tempat yang berbeda, bukan uang yang sama untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kejati Sulut juga menegaskan bahwa uang sebesar Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 bukan merupakan uang milik JA.
Uang tersebut telah disetorkan ke RPL pada BSI dan merupakan objek penyitaan tersendiri.
Sementara itu, uang sebesar Rp15.660.000.000 yang dikembalikan kepada JA merupakan uang yang disita secara terpisah dari kediamannya pada 24 Juli 2026.
Dengan demikian, tidak terdapat pengembalian atas uang Rp15.040.570.446 yang sebelumnya disita dari PT HWR dan disetorkan ke RPL. Pengembalian yang diumumkan pada 2 November 2026 adalah uang milik JA yang berasal dari objek penyitaan berbeda.
Dengan demikian, terdapat dua objek penyitaan yang berbeda dan tidak dapat disamakan.
Pertama, uang sebesar Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 dan telah disetorkan ke RPL
Kedua, uang sebesar Rp15.660.000.000 milik JA yang disita dari kediamannya pada 24 Juli 2026 dan kemudian dikembalikan kepada JA oleh karena penyidik tidak menemukan adanya kaitan uang Rp15.660.000.000 dengan perbuatan Tersangka EL dan penyidik tidak menemukan adanya predikat crimenya.
Kejati Sulawesi Utara menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun pengawasan terhadap proses penegakan hukum.
Namun, informasi yang disampaikan kepada publik hendaknya didasarkan pada kronologi dan fakta yang utuh agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Kejati Sulawesi Utara berkomitmen untuk terus melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, serta berdasarkan fakta dan alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasi Penkum menegaskan bahwa Kejelasan fakta merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi publik.
“Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan asumsi yang berkembang di ruang publik,” terangnya. (BAS)
Penegasan Kejati Sulut Terkait Uang RP15,4 Milyar dari PT HWR Berbeda dengan Rp15,66 Milyar Milik JA yang Dikembalikan
