MANADO , BAS – Anggota DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais, dari fraksi Gerindra melaksanakan Masa Reses III tahun 2026, bersama masyarakat Kelurahan Bailang, Kecamatan Tuminting, di kompleks Loreng, Jumat ( 07/08/26).
Pada momen Reses ini, masyarakat menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tingginya harga bahan pokok, hingga kebutuhan lampu penerangan jalan dan pemekaran wilayah.
Masyarakat menyampaikan soal kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan. Mereka masih menemui hambatan saat mengurus berbagai dokumen yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Persoalan sertifikat tanah yang hingga kini belum mendapatkan kepastian, serta kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terbebani akibat terus meningkatnya harga kebutuhan pokok,” ungkap salah satu masyarakat Bailang di forum reses tersebut.
Respon cepat langsung disampaikan Anggota Dewan Ferdinand Dumais. Dia menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan pokok tidak terlepas dari kondisi inflasi yang sedang terjadi.
Fenomena El Niño juga turut mempengaruhi, dimana anomali iklim yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya. Dampaknya, produksi pertanian di sejumlah daerah mengalami penurunan sehingga memengaruhi pasokan pangan, termasuk beras, yang berujung pada kenaikan harga di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Utara.
Dumais berpendapat, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga.
“Harapannya, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Manado benar-benar turun ke lapangan. Jika diperlukan dilakukan operasi pasar agar harga bahan pokok kembali stabil. Persoalan ini akan terus saya follow up agar menjadi perhatian pemerintah,” terang Dumais.
Dia juga mengajak masyarakat untuk mulai memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai tanaman pangan.
“Kita harus mulai membiasakan menanam di sekitar rumah. Bila memungkinkan, pemerintah dapat memberikan bantuan bibit kepada masyarakat sehingga setiap rumah memiliki tanaman yang bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” ajaknya.
Masalah PTSL, Dumais menyebut, masih banyak pengajuan sertifikat tanah sejak tahun 2018 yang belum terselesaikan. DPRD Kota Manado melalui Komisi I telah melaksanakan rapat dengar pendapat (hearing) bersama instansi terkait guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Masalah tanah memang bukan persoalan yang mudah diselesaikan. Namun kami sudah melakukan hearing dengan instansi terkait dan terus mencari jalan keluar. Saya meminta masyarakat tetap tenang karena persoalan ini akan kita perjuangkan bersama hingga memperoleh solusi terbaik,” katanya.
Selain itu, beberapa aspirasi warga, mulai dari kebutuhan lampu penerangan jalan di wilayah pemukiman yang dinilai penting untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekaligus menekan potensi tindak kriminalitas.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pemekaran wilayah Kelurahan Bailang, serta meminta adanya sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Dumais menyatakan, untuk lampunisasi, Ia akan mendorong agar menjadi perhatian pemerintah. Sedangkan Masalah tanah, harapannya semua pihak bersabar agar bisa diselesaikan, dan pemekaran wilayah tentu harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Harapannya, usulan ini akan direalisasikan, dan kami di Komisi I DPRD Kota Manado akan terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat,” terang Ferdinand Dumais. (BAS)
