MANADO , BAS – Ratusan seniman dan budayawan dari berbagai daerah di Sulawesi Utara berkumpul dalam
aksi damai bertajuk “Demontraksi: Taman Budaya Rumah Kami, Kembalikan!” di kawasan Taman Budaya Sulut Rike, Kamis (16/10/2 025).
Sepanjang siang hingga petang, aksi
dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana alih fungsi kawasan kebudayaan tersebut menjadi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Para peserta aksi berasal dari berbagai wilayah seperti Sangihe, Sitaro, Talaud, Bolmong Raya, Bitung, Minahasa, hingga Manado. Mereka adalah komunitas sanggar kampung.
gereja, masjid, klenteng, hingga seniman jalanan. Hujan yang mengguyur tak menyurutkan
semangat mereka untuk menampilkan karya seni se cara langsung di lokasi.
Kendati lahan aksi becek dan kubangan lumpur, para seniman menari, melukis, membaca puisi dan berorasi. Aksi ini bukan demonstrasi biasa, melainkan bentuk protes lewat ekspresi
seni yang mereka sebut “demontraksi”. Tujuannya adalah menggugah, bukan menggugat,
serta mengajak pemerintah kembali peduli pada keberlangsungan budaya daerah.
Aksi diawali dengan doa dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian
musisi Toni Mandak mulai menabuh Sasambo sembari melantun syair-syair tua dari
Sangihe. Selanjutnya berturut-turut pembacaan Maklumat Kebudayaan oleh Pitres
Sambowadile hingga berbagai atraksi seni dan kebudayaan tampil di panggung aksi.
Latamyoa d lokas
adalah bang
angun an uzur Taman Budaya, sebuah venue festival yang pada masanya
ar horcklevl
dalamn
. Kini ruang đalamnya gelaP,
pertuniukkan akbar
menjadi bahkan panggung utama dalam fasilitas itu sudah ubah fungsi
si menjadi tempat jemuran baju.
“Kita beraksi dan merayakan kebudayaan dan kesenian yang selalu hidup, kita juga
merenung bagaimana kehidupannya itu lagi direngut dan perlahan dimatikan,” ujar
koordinator aksi, Aldes Sambalao.
Kekecewaan besar muncul karena pemerintah provinsi, khususnya pejabat Dinas Kebudayaan, tidak hadir di lokasi meski telah diundang. Sebagai gantinya, aparat kepolisian dan intel yang dikirim untuk mengawal aksi justru turut menyatu dengan suasana damai
yang tercipta di tengah pertunjukan seni tersebut.
Aksi ini muncul sebagai reaksi atas tidak adanya lagi ruang ekspresi budaya yang memadai
di Sulut. Setelah Gedung Kesenian Pingkan Matindas ditutup, ini Taman Budaya pun
dialihfungsikan demi alasan ekonomi, karena dinilai tidak berkontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gerakan Seniman dan Budayawan Sulut (GEMAS) menyampaikan bahwa pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi kapital telah meminggirkan nilai-nilai budaya.
Mereka menilai aset seni dan budaya bukan sekadar properti, melainkan rumah kehidupan yang menopang peradaban.
GEMAS menyayangkan sikap birokrasi yang selama ini tidak peka terhadap urgensi pemajuan kebudayaan. Mereka menilai banyak pemimpin instansi budaya bersikap pasif dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap eksistensi seni dan pelestarian nilai-nilai lokal.
Menjelang sore hari, Wakil Gubemur Sulut, Dr J Victor Mailangkay SH MH bersedia
menerima perwakilan seniman di Kantor Gubernur. Pertemuan itu menjadi satu-satunya respons resmi dari pihak pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan.
Delegasi seniman datang dalam kondisi basah kuyup dan lelah, tetapi tetap menjaga
homat saat bertemu dengan jajaran pejabat pemerintah yang menyambut mereka berpendingin udara dan seragam formal. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan tuntutan secara larngsung melalui puisi, syair Sasambo dan pidato kebudayaan.
Ada 9 poin tuntutan, salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak
melanjutkan alih fungsi Taman Budaya dan mengembalikan fungsinya sebagai ruang seni yang layak bagi seniman berekspresi dan masyarakat berinteraksi dengan budaya Sangihe. Selanjutnya berturut-turut pembacaan Maklumat Kebudayaan oleh Pitres Sambowadile hingga berbagai atraksi seni dan kebudayaan tampil di panggung aksi.
Latarnya adalah bangunan uzur Taman Budaya, sebuah venue festival yang pada masanya pemah menjadi lokasi pertunjukkan akbar berskala nasional. Kini ruang dalamnya gelap, bahkan panggung utama dalam fasilitas itu sudah ubah fungsi menjadi jemuran baju.
“Kita beraksi dan merayakan kebudayaan dan kesenian yang selalu hidup, kita juga
merenung bagaimana kehidupannya iu lagi direngut dan perlahan dimatikan,” ujar
koordinator aksi, Aldes Sambalao.
Kekecewaan besar muncul karena pemerintah provinsi, khususnya pejabat Dinas Kebudayaan, tidak hadir di lokasi meski telah diundang. Sebagai gantinya, aparat kepolisian dan intel yang dikirim untuk mengawal aksi justru turut menyatu dengan suasana damai yang tercipta di tengah pertunjukan seni tersebut.
Aksi ini muncul sebagai reaksi atas tidak adanya lagi ruang ekspresi budaya yang memadai
Sulut. Setelah Gedung ini karena dinilai tidak memungkinkan Maka akan ditutup, kini Tamarn Budaya pun dialih fungsikan untuk kepentingan ekonomi dalam rangka menaikan Pendapatan Asli Daerah ( PAD).
Gerakan Seniman dan Budayawan Sulut (GEMAS) menyampaikan bahwa pendekatan
pembangunan yang terlalu berorientasi kapital telah meminggirkan nilai-nilai budaya.
Mereka menilai aset seni dan budaya bukan sekadar properti, melainkan rumah kehidupan yang menopang peradaban.
GEMAS menyayangkan sikap birokrasi yang selama ini tidak peka terhadap urgensi
pemajuan kebudayaan. Mereka menilai banyak pemimpin instansi budaya bersikap pasif
dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap eksistensi seni dan pelestarian nilai-nilai
Jokal.
Menjelang sore hari, Wakil Gubemur Sulut, Dr J Victor Mailangkay SH MH bersedia
menerima perwakilan seniman di Kantor Gubernur. Pertemuan itu menjadi satu-satunya
respons resmi dari pihak pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan.
Delegasi seniman datang dalam kondisi basah kuyup dan lelah, tetapi tetap menjaga sikap
nomia dara
Temu dengan jajaran pejabat pemerintah yang menyambut mereka di ruang
menyampaikan
utan secara lane
i puisi, syair Sasambo dan i
langsung melali n
pidato kebudayaan.
Ada 9 poin tuntutan, salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak
melanjutkan alih fungsi Taman Budaya dan mengembaikan fungsinya sebagai ruang seni
yang layak bagi seniman berekspresi dan masyarakat berinteraksi dengan budaya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan yang
disampaikan. la mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur Sulut
yang saat ini sedang berada di Jakarta.
“Saya akan bawa ini dalam pembahasan bersama Pak Gubernur setelah beliau kembali dari
Jakarta,” ujar Victor Mailangkay di akhir pertemuan.
Meski belum mendapat keputusan konkret, para seniman mengapresiasi kesediaan Wakil
Gubemur untuk berdialog. Mereka membawa pulang harapan, sembari tetap
mempertahankan sikap kritis dan terus menyuarakan aspirasi lewat aksi budaya.
Setelah pertemuan, para delegasi kembali bergabung dengan massa aksi di lokasi Taman Budaya. Mereka melanjutkan demontrasi dengan bernyanyi, menari, berpuisi, dan melukis di
tengah kondisi lapangan yang becek dan kumuh.
ini belum selesai, kami tunggu
janji pemerintah provinsi untuk membuka ruang dialog dan menvelesaikan masalah seni
Eric Dajoh, Aldes Sambalao, Pitres Sombowadile dan Pnt Yasri Nona’ Badoa, Iverdixon Tinungki, Royke Kumaat, Saul Ering STh, Ferro Kuron, Toni Mandak, Rikson Karundeng.
Alfred Pontolondo dan Jane Anastasia Lumi.
Aksi ini diyakini sebagai bentuk perlawanan moral terhadap kebijakan yang mengabaikan nilai-nilai budaya. GEMAS menegaskan akan terus mengawal isu ini dengan cara damai dan bermartabat, sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan sendiri.
“Kami yakini bahwa seni dan budaya bukan penghalang pembangunan, melainkan untuk
memanusiakan arah pembangunan itu sendiri,” kata Eric Dajoh. (BAS)
